DREAMERS.ID - Beberapa waktu yang lalu, dilaporkan sebanyak 91 juta data pengguna dan 7 juta akun pedagang Tokopedia bocor. Meski dikatakan bahwa password alias kata sandi pengguna belum bisa dipecahkan oleh si hacker, namun banyak data pribadi yang sudah bocor.
Seorang analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi pun mengatakan orang Indonesia tidak paham dengan potensi kejahatan akibat kebocoran data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, hingga alamat. Hal ini membuat orang Indonesia cenderung cuek dengan kebocoran data di samping kata sandi.
Data-data Tokopedia yang bocor, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, nomor ponsel, lokasi, hingga jenis kelamin. "Orang Indonesia cenderung tidak paham dengan bahaya dari data pribadi yang menyebar. Jadi kalau tersebar, mereka biasa saja," ujar Ismail mengutip CNN Indonesia. Bahaya data pribadi yang telah bocor tersebut berujung pada penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering).
Ismail juga menjelaskan orang Indonesia cepat melupakan sesuatu. Ismail yakin, kepercayaan publik terhadap Tokopedia akan pulih dengan cepat. Bisnis akan berjalan kembali normal saat orang-orang membutuhkan Tokopedia untuk belanja online. "Cepat lupa, begitu butuh ya business as usual sementara data sudah ke mana-mana," kata Ismail
Baca juga: Fakta-fakta Terkait Merger Gojek dan Tokopedia
Lebih lanjut Ismail juga menjelaskan rasa acuh tak acuh terhadap data ini juga terlihat dari tidak ada satu pun pengguna yang menuntut Tokopedia. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga belum ada yang menuntut."Beda dengan luar negeri, di mana publik langsung menuntut. Kalau di Indoenesia paling dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). LSM ada tidak menuntut supaya Tokopedia di suspend dulu. Bukan dari pemerintah tapi dari masyarakat," kata Ismail.
Ia pun meminta Kemenkominfo dan Badan Siber & Sandi Negara (BSSN) untuk memberi tahu ke publik terkait skenario terburuk yang bisa terjadi akibat kebocoran data pribadi. Hal ini dilakukan agar publik bisa lebih berhati-hati terhadap rekayasa sosial, bukan hanya sekadar mengubah kata sandi.
"Kemenkominfo dan BSSN harus ingatkan publik apa yang harus dilakukan oleh publik apabila datanya tersebar. Ini harus dijadikan sebagai peringatan. Jadi masyarakat bisa bersiap-siap kalau ada spamming hingga penipuan lewat telepon. Jangan cuek," kata Ismail.
(fzh)
